PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Trmur (NTT) pada Juni 2010, berpotensi memunculkan konflik. Kepala Bagian Pengolahan Data Badan Intelijen Negara (BIN) NTT Leonard Manurung di Kupang, kemarin, mengungkapkan sejumlah potensi konflik saat pilkada di NTT. Delapan kabupaten di NTT yang akan, menggelar pilkada ialah Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.
Seperti mengenai persoalan sengketa tapal batas antarwarga Desa Lamahala dan Horowuru di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Selain itu, ada perkelahian warga di Desa Watukapu, Kecamaan Bajavva Utara, Kabupaten Ngada, terkait dengan sengketa tanah dan konflik horizontal akibat tambang ilegal mangan di Kabupaten Timor Tengah Utara. "Masalah-masalah itu akan menimbulkan konflik horizontal yang bakal mengganggu pelaksanaan pilkada," paparnya.
Kasus pencurian ternak yang marak di Pulau Sumba serta pesta minuman keras di kalangan anak muda juga bisa menimbulkan konflik yang lebih luas. Dia menambahkan, potensi konflik tersebut bisa terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelantikan kepala daerah. Konflik itu bisa juga dipicu kerusuhan massa pendukung politik uang, fitnah, perusakan tanda gambar, kampanye hitam, dan kecurangan perhitungan suara.
Aroma politik uang dalam pilkada mulai tercium menjelang pilkada Solo yang digelar pada 26 April. Gelagat itu diungkapkan Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat melakukan investigasi. "Pelakunya berinisial AS, dia simpatisan PKS di Kecamatan Banjarsari," kata Ketua TOM PKS Sugeng Riyanto di Hidayat Nur Wahid Center, Solo, kemarin. Modusnya, AS disuruh tim sukses salah satu pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota untuk mengumpulkan fotokopi kartu keluarga (KK) dengan imbalan Rp5.000 per lembar.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, terpaksa berutang untuk menalangi pembiayaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat akibat belum turunnya dana pilkada. Sejauh ini, total utang KPU Sumenep mencapai Rp500 juta. Menurut anggota KPU Sumenep, Ali Fikri, selama ini pelaksanaan tahapan pilkada yang sudah berjalan masih didanai dana talangan melalui pinjaman pihak ketiga.
Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk tidak memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pilkada. Imbauan itu dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifarul Sembiring di Kantor Presiden di Jakarta, kemarin, seusai rapat kabinet terbatas. (PO/MG/FR/Rin/Ant/P-l)
